Gestur Menjulur Lidah Bupati Erlina Viral: Publik Menilai Pejabat Merendahkan Rakyatnya Sendiri

Gestur Menjulur Lidah Bupati Erlina Viral: Publik Menilai Pejabat Merendahkan Rakyatnya Sendiri

DETAKKALBAR.COM — Mempawah 11 Desember 2025 Kalimantan Barat  Polemik sikap Bupati Mempawah Hj. Erlina memasuki babak baru. Bukan hanya soal ucapan “masyarakat Mempawah demo terus”, kini sebuah gestur menjulurkan lidah yang dilakukan Erlina ke arah massa aksi saat 9 Desember 2025, menyebar luas di media sosial dan memantik gelombang kritik yang jauh lebih keras.

Video berdurasi beberapa detik itu menunjukkan Erlina—yang juga istri Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan—melakukan ekspresi yang oleh publik dianggap mengolok dan mengejek para pendemo. Gestur itu menjadi viral, memunculkan narasi bahwa seorang pejabat publik tidak selayaknya memperlakukan masyarakat dengan cara demikian.

“Simbol Merendahkan Rakyat”

Tokoh seni-budaya pencak silat Mempawah, H. Badrut Tamam Aq, menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelecehan moral terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan haknya.

> “Gesturnya viral. Orang bisa menilai sendiri apakah itu sikap seorang pemimpin. Masyarakat datang menyampaikan aspirasi, justru dibalas dengan ekspresi yang merendahkan. Kalau tak mau didemo, jangan jadi Bupati,” ujarnya tegas.

Menurut H. Badrun, menjulurkan lidah saat menghadapi massa aksi adalah simbol yang mencederai etika kepemimpinan dan memperlihatkan bagaimana seorang pejabat memandang kritik dari rakyatnya.

Aksi Kritik Berulang Karena Pemimpin Tak Mau Menemui

Aksi mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Mempawah berlangsung berkali-kali karena Bupati tak kunjung mau menemui mereka. Publik menilai, bila respons yang diberikan justru berupa kekesalan dan gestur mengejek, itu hanya mempertebal jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Belum lagi pernyataan Erlina yang viral, bahwa masyarakat “demo terus” setiap ada pembangunan, dari rumah sakit hingga PDAM. Sikap tersebut dianggap menegasikan fakta bahwa rakyat berhak mempertanyakan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

Pendopo Rp 15–22 Miliar dan Krisis Kepercayaan

Sumber keresahan utama adalah rencana renovasi pendopo senilai Rp 15–22 miliar. Padahal sebelumnya Erlina secara terbuka menyatakan tidak akan ada renovasi pendopo. Namun pada akhir November, rencana itu justru muncul dan memicu gelombang aksi.

Dengan kondisi anggaran daerah yang menurut Bupati sendiri turun Rp 137 miliar di 2026, masyarakat pun bertanya: mengapa prioritas justru pendopo?

Bagi publik, jawaban itu tidak pernah benar-benar diberikan—dan kini malah dibalas dengan gesture yang dianggap menghina.

“Pemimpin Harus Menenangkan, Bukan Mengejek”

H. Badrun menilai, tindakan itu mencerminkan pemimpin yang gagal mengontrol emosi, padahal pejabat publik semestinya menjadi figur penenang dalam ketegangan sosial.

> “Masyarakat datang dengan aspirasi, bukan untuk dipermalukan. Sikap seperti itu hanya memperdalam kekecewaan,” tegasnya.

Harapan: Pemerintah Lebih Terbuka, Lebih Rendah Hati

H. Badrun berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog yang sehat, bukan merespons kritik dengan sikap yang mempermalukan rakyat sendiri.

Terlebih dengan rencana mega proyek Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat senilai Rp 700 miliar dari APBN, transparansi dan sikap rendah hati sangat dibutuhkan agar manfaat proyek benar-benar kembali kepada masyarakat.

Tim : Redaksi

Nara sumber : Hoes