BBM SUBSIDI DISOROT: TIGA SPBU DI PONTIANAK DIDUGA JADI TITIK RAWAN PENYIMPANGAN

Detakkalbar.com | PONTIANAK, 29 SEPTEMBER 2026 — Penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU Kota Pontianak kembali menjadi sorotan publik. Salah satu yang disebut adalah SPBU 64.781.21 di Jalan Dr. Wahidin, yang dikaitkan dengan pengusaha berinisial B. Sorotan masyarakat muncul menyusul informasi dan keluhan mengenai dugaan pola penyaluran BBM subsidi yang dinilai perlu diuji melalui audit dan pemeriksaan resmi.

Dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain penyaluran BBM subsidi kepada pihak yang tidak sesuai peruntukan, pembelian berulang, penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan, hingga dugaan pengumpulan atau penampungan BBM setelah pembelian dari SPBU. Seluruh dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, tetapi tidak boleh pula diabaikan ketika telah berulang kali menjadi perhatian masyarakat.

Publik juga menyoroti dugaan adanya BBM subsidi yang ditampung di wilayah Pontianak Utara. Jika informasi tersebut benar, persoalannya tidak lagi berhenti pada transaksi di SPBU. Aparat perlu menelusuri rantai distribusinya secara menyeluruh: siapa yang membeli, berapa volumenya, kendaraan apa yang digunakan, ke mana BBM dibawa, siapa penampungnya, dan kepada siapa kemudian dijual.

Sorotan serupa diarahkan kepada tiga SPBU yang disebut berkaitan dengan pengusaha berinisial B, yakni SPBU 64.781.21 Jalan Dr. Wahidin, SPBU kawasan Kimofe/Jalan Yos Sudarso di sekitar depan RS Kota, serta SPBU di simpang Jalan Tanjung Hilir. Apabila benar terdapat hubungan kepemilikan atau pengelolaan, pemeriksaan seharusnya dilakukan secara terintegrasi untuk mengetahui apakah terdapat pola transaksi yang saling berkaitan.

Salah satu titik krusial yang perlu diperiksa adalah kesesuaian QR Code dengan nomor polisi kendaraan. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah identitas kendaraan, volume pembelian, frekuensi transaksi, dan pengguna BBM benar-benar sesuai dengan ketentuan subsidi. Jika ditemukan penggunaan identitas atau QR Code yang tidak sesuai, hal tersebut harus menjadi bagian dari pemeriksaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

Persoalan berikutnya adalah dugaan pembelian berulang atau modus kendaraan yang keluar-masuk SPBU untuk melakukan pengisian berkali-kali. Pola transaksi semacam ini dapat diperiksa melalui rekaman CCTV, data transaksi digital, nomor polisi kendaraan, waktu pengisian, serta volume BBM yang tercatat pada sistem. Jika ditemukan pola tidak wajar, aparat tidak boleh hanya melihatnya sebagai persoalan teknis operasional SPBU.

Yang juga perlu diperiksa adalah dugaan penyaluran melebihi batas yang ditetapkan, ketidaksesuaian pencatatan transaksi, penggunaan kendaraan atau sarana yang tidak semestinya, serta kemungkinan adanya BBM subsidi yang dialihkan untuk kepentingan komersial. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, termasuk apabila ditemukan unsur pidana.

Di era digitalisasi, dugaan penyimpangan seharusnya dapat ditelusuri secara lebih terang. Data nozzle, QR Code, transaksi, CCTV, nomor polisi, waktu pengisian, volume penyaluran dan rekam transaksi merupakan jejak yang dapat digunakan untuk melakukan audit. Karena itu, publik membutuhkan pemeriksaan berbasis data, bukan sekadar pernyataan bahwa distribusi BBM subsidi berjalan normal.

DPP LPM Kalbar dan KILL mendesak BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum serta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPBU yang menjadi sorotan. Pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan di area SPBU, tetapi harus diperluas dengan audit transaksi dan penelusuran aliran BBM, termasuk dugaan lokasi penampungan di Pontianak Utara apabila informasi tersebut memiliki dasar yang dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, apabila seluruh dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara transparan agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Namun apabila ditemukan pelanggaran, penindakan tidak boleh berhenti pada operator lapangan. Rantai penyalahgunaan harus ditelusuri sampai kepada pihak yang memperoleh keuntungan. BBM subsidi adalah fasilitas negara untuk masyarakat yang berhak, bukan ruang untuk mempermainkan subsidi dan mengambil keuntungan dari uang negara.

TIM HUMAS

DPP LPM KALIMANTAN BARAT / KILL

Rommy / AAF

Red/DI*