Diduga Jaringan Judi Liong Fu, Tembak Ikan dan Slot Ilegal Beroperasi Terbuka di Singkawang, Aparat Dinilai Tutup Mata?!

Detakkalbar.com | Singkawang, Kalimantan Barat — Aktivitas yang diduga kuat sebagai praktik perjudian ilegal jenis Liong Fu, Tembak Ikan, dan mesin slot dilaporkan masih beroperasi di sejumlah titik di wilayah Kota Singkawang.(10/1)

Praktik ini dinilai bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial serta ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelusuran awak media, beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas perjudian tersebut berada di kawasan yang relatif mudah diakses publik. Sumber masyarakat menyebutkan bahwa operasional berlangsung cukup terbuka, bahkan terkesan tidak tersentuh penindakan.

“Sudah lama beroperasi, tapi seolah aman-aman saja. Padahal dampaknya ke masyarakat sangat buruk,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Secara normatif, praktik perjudian jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam:

Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dipidana.

Pasal 303 bis KUHP, yang mengatur pidana bagi pihak yang ikut serta dalam permainan judi.

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (perubahan kedua UU ITE), apabila aktivitas perjudian tersebut menggunakan sistem elektronik atau daring.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menegaskan bahwa semua bentuk perjudian adalah perbuatan terlarang.

Dengan demikian, apabila dugaan ini benar, maka pihak penyelenggara, pemodal, pengelola tempat, hingga pihak yang memberikan fasilitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peran masing-masing.

Praktik perjudian tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sosial.

Judi kerap menjadi pemicu meningkatnya angka kemiskinan, konflik rumah tangga, tindak kriminal turunan seperti pencurian dan penggelapan, serta kerentanan anak dan remaja terhadap lingkungan negatif.

Pengamat sosial di Kalimantan Barat menilai pembiaran terhadap praktik perjudian justru memperbesar kerugian sosial dalam jangka panjang. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merusak moral dan ketertiban umum.

Masyarakat mendesak aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk: Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap titik-titik yang diduga menjadi lokasi perjudian.

Menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menutup permanen lokasi yang terbukti digunakan sebagai tempat perjudian ilegal.

Menelusuri kemungkinan adanya pembiaran atau perlindungan oleh oknum tertentu.

Langkah tegas dinilai penting bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat dan menjaga wibawa hukum di daerah.

Rilisan ini disusun sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap dugaan pelanggaran hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Semua pihak yang disebut masih dalam konteks dugaan dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Aparat penegak hukum diharapkan merespons secara profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya ketertiban hukum dan keadilan sosial.

Sumber : Liputan Media

Red/Tim*