Kinerja Pemkab Ketapang Dipertanyakan, Proyek Rp14,3 Miliar CV Pilar Permata Abadi dan Pengawasan CV Nilam Griya Utama Jadi Sorotan!

Detakkalbar.com | KETAPANG – Publik menyoroti pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang hingga kini diduga belum menunjukkan progres signifikan meski telah dianggarkan miliaran rupiah melalui APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, konfirmasi, serta sejumlah keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber, proyek tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait dugaan keterlambatan pekerjaan, lemahnya pengawasan, hingga dugaan penyimpangan dalam proses pelaksanaan dan tender proyek.(17/5).

Pekerjaan tersebut berada di bawah Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: P/4199/APBD-DAU/DPUTR-B/600.1.10.3/X/2025, dengan masa pelaksanaan dimulai pada 23 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025.

Dalam dokumen proyek disebutkan, kegiatan lanjutan pembangunan jembatan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp14.385.780.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025.

Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Pilar Permata Abadi selaku kontraktor pelaksana, dengan pengawasan oleh CV Nilam Griya Utama selaku konsultan pengawas.

Namun berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, proyek tersebut diduga belum menunjukkan progres berarti. Sejumlah warga menyebut di lokasi pekerjaan hanya terlihat tumpukan material besi tanpa aktivitas pembangunan signifikan.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait dugaan potensi kerugian negara apabila proyek kembali mengalami keterlambatan ataupun kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Selain menyoroti kinerja kontraktor pelaksana, masyarakat juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari pihak konsultan pengawas maupun instansi teknis terkait apabila benar pekerjaan belum berjalan maksimal sesuai kontrak yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, publik juga menyoroti dugaan proses tender yang dinilai tidak transparan. Dugaan tersebut muncul setelah adanya informasi bahwa perusahaan lain yang sebelumnya disebut memenuhi syarat justru dinyatakan gagal dalam tahapan evaluasi.

Sejumlah inisial pejabat dan pihak tertentu turut disebut dalam informasi yang berkembang terkait dugaan pengaturan pemenang tender proyek tersebut. Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga pengawas pemerintah pusat dapat melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Publik juga meminta evaluasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang agar pelaksanaan proyek infrastruktur dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah pedalaman Kecamatan Jelai Hulu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPUTR Kabupaten Ketapang, CV Pilar Permata Abadi selaku kontraktor pelaksana, maupun CV Nilam Griya Utama selaku konsultan pengawas masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut terkait perkembangan dan progres pekerjaan proyek tersebut.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka perkara ini dapat berkaitan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Pasal 3 UU Tipikor, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Dugaan Persekongkolan Tender
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dugaan pengaturan pemenang tender atau persekongkolan dalam proses pengadaan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur prinsip:
transparansi,
akuntabilitas,
persaingan sehat,
efektivitas,
serta larangan konflik kepentingan dalam proses pengadaan pemerintah.

Potensi Sanksi Administratif
Apabila ditemukan wanprestasi atau kegagalan pekerjaan, perusahaan pelaksana maupun pihak terkait dapat dikenakan:
denda keterlambatan,
pemutusan kontrak,
pencairan jaminan pelaksanaan,
hingga sanksi daftar hitam (blacklist) sesuai regulasi LKPP dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sumber Tim Liputan (gh)